Bagaimana jika pelajar ikut berkampanye? sedangkan kewajiban pelajar adalah belajar di sekolah...ikut artikel berikut ini :
TEMPO.CO, Mojokerto - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto terus menelusuri dugaan pengerahan massa pelajar dalam kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), di Mojokerto, 24 Agustus 2013 lalu. “Kami akan klarifikasi ke kepala sekolah dan gurunya. Surat panggilan sudah kami kirim,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Miskanto, Selasa, 27 Agustus 2013.
Miskanto mengatakan pihaknya juga sudah menerima informasi dari media massa bahwa salah satu kepala SMA di Kabupaten Mojokerto mengaku mendapatkan perintah dari pejabat Dinas Pendidikan untuk mengerahkan siswanya dengan dalih ikut pesta rakyat bersama Bupati Mojokerto.
Setelah mengklarifikasi kepala sekolah dan para guru, Panwaslu akan memanggil pejabat Dinas Pendidikan. Miskanto menyesalkan pelanggaran yang dilakukan aparatur negara itu. Apalagi korbannya anak-anak atau pelajar SMA yang belum mempunyai hak pilih.
Anggota Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Ahmad Basori, menambahkan, aparatur negara yang terlibat dalam aktivitas politik bisa dipidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. “Selain itu, jika korbannya anak-anak, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,” katanya.
Panwaslu sudah mengklarifikasi dugaan pengerahan massa pelajar dalam kampanye tersebut kepada tim kampanye KarSa Kabupaten Mojokerto. Tim membantah dan berdalih kampanye tersebut jadi tanggung jawab tim KarSa tingkat provinsi.
Sebelumnya, Kepala SMA Negeri 1 Puri, Saitin, mengaku, sehari sebelum kampanye, ia ditelepon salah satu pejabat Dinas Pendidikan. “Katanya siswa diimbau ikut pesta rakyat bersama Pak Bupati. Saya enggak tahu kalau ternyata acaranya kampanye,” ujarnya, 24 Agustus 2013.
Tak hanya SMA Negeri 1 Puri, siswa SMA lain juga dikerahkan dengan dalih yang sama, misalnya SMK Negeri 1 Sooko dan SMA Negeri 1 Gedeg. Karena dalih pesta rakyat, siswa pun diimbau sejak pagi tidak memakai seragam sekolah.
Setelah mengikuti kegiatan belajar-mengajar, siang harinya ribuan siswa kelas X, XI, dan XII yang tak berseragam datang ke lokasi kampanye di bantaran Sungai Brantas, yang diisi dengan hiburan musik grup band Boomerang dan duo komedian Nunung dan Aziz Gagap.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Suharsono, belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan pengerahan massa pelajar dalam aktivitas politik tersebut. Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon, namun ia tidak merespons.
http://www.tempo.co/read/news/2013/08/27/078507754/Pelajar-Ikut-Kampanye-Panwaslu-Periksa-Sekolah
TEMPO.CO, Mojokerto - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto terus menelusuri dugaan pengerahan massa pelajar dalam kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), di Mojokerto, 24 Agustus 2013 lalu. “Kami akan klarifikasi ke kepala sekolah dan gurunya. Surat panggilan sudah kami kirim,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Miskanto, Selasa, 27 Agustus 2013.
Miskanto mengatakan pihaknya juga sudah menerima informasi dari media massa bahwa salah satu kepala SMA di Kabupaten Mojokerto mengaku mendapatkan perintah dari pejabat Dinas Pendidikan untuk mengerahkan siswanya dengan dalih ikut pesta rakyat bersama Bupati Mojokerto.
Setelah mengklarifikasi kepala sekolah dan para guru, Panwaslu akan memanggil pejabat Dinas Pendidikan. Miskanto menyesalkan pelanggaran yang dilakukan aparatur negara itu. Apalagi korbannya anak-anak atau pelajar SMA yang belum mempunyai hak pilih.
Anggota Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Ahmad Basori, menambahkan, aparatur negara yang terlibat dalam aktivitas politik bisa dipidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. “Selain itu, jika korbannya anak-anak, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,” katanya.
Panwaslu sudah mengklarifikasi dugaan pengerahan massa pelajar dalam kampanye tersebut kepada tim kampanye KarSa Kabupaten Mojokerto. Tim membantah dan berdalih kampanye tersebut jadi tanggung jawab tim KarSa tingkat provinsi.
Sebelumnya, Kepala SMA Negeri 1 Puri, Saitin, mengaku, sehari sebelum kampanye, ia ditelepon salah satu pejabat Dinas Pendidikan. “Katanya siswa diimbau ikut pesta rakyat bersama Pak Bupati. Saya enggak tahu kalau ternyata acaranya kampanye,” ujarnya, 24 Agustus 2013.
Tak hanya SMA Negeri 1 Puri, siswa SMA lain juga dikerahkan dengan dalih yang sama, misalnya SMK Negeri 1 Sooko dan SMA Negeri 1 Gedeg. Karena dalih pesta rakyat, siswa pun diimbau sejak pagi tidak memakai seragam sekolah.
Setelah mengikuti kegiatan belajar-mengajar, siang harinya ribuan siswa kelas X, XI, dan XII yang tak berseragam datang ke lokasi kampanye di bantaran Sungai Brantas, yang diisi dengan hiburan musik grup band Boomerang dan duo komedian Nunung dan Aziz Gagap.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Suharsono, belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan pengerahan massa pelajar dalam aktivitas politik tersebut. Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon, namun ia tidak merespons.
http://www.tempo.co/read/news/2013/08/27/078507754/Pelajar-Ikut-Kampanye-Panwaslu-Periksa-Sekolah